🥍 Wilayah Penduduk Pemerintah Dan Kedaulatan Merupakan

Wilayah, penduduk, Pemerintah, dan berkedaulatan merupakan? Syarat terjadinya negara Hal terpenting dalam suatu negara Sifat suatu negara Karakter suatu negara Unsur-unsur terbentuknya negara Jawaban yang benar adalah E. Unsur-unsur terbentuknya negara. Dilansir dari Ensiklopedia, wilayah, penduduk, pemerintah, dan berkedaulatan merupakan Unsur-unsur terbentuknya negara. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Syarat terjadinya negara adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Hal terpenting dalam suatu negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Sifat suatu negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. Karakter suatu negara adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban E. Unsur-unsur terbentuknya negara adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. Unsur-unsur terbentuknya negara. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

JAKARTA, – Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, Pemerintah China tengah berkelit ketika menyikapi perseteruan antara Indonesia dan China di Perairan Natuna Utara. Perseteruan itu terjadi setelah sejumlah kapal nelayan dan pihak Coast Guard China masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI yang diklaim sebagai bagian dari kawasan Nine-Dash Line versi China, akhir 2019 lalu. Menurut Hikmahanto, bukan kali ini saja China bersikap seperti demikian. Tanggapan serupa pun pernah diberikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua terjadi ketika kapal milik TNI Angkatan Laut mengejar kapal nelayan China saat menangkap ikan secara illegal di wilayah perairan itu pada Juni 2016 silam. "Kalau pun pernah menjawab lisan, Kemenlu China mengatakan, 'Sudahlah Indonesia, kamu tidak perlu khawatir. Kami sebagai negara mengakui kedaulatan dari perairan Natuna'," kata Hikmahanto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 13/1/2020. Baca juga Kapal China Masih Berdatangan Pasca-Kunjungan Jokowi ke Natuna, Istana Nilai Wajar Hal yang sama pun disampaikan Juru Bicara Kemenlu China saat ini, Geng Shuang, saat menanggapi pengerahan kapal perang TNI AL serta pesawat tempur TNI AU usai maraknya kapal nelayan dan Coast Guard China masuk ke ZEEI akhir tahun lalu. Pada 8 Januari 2020, Geng Shuang menyatakan, China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan hak kedaulatan serta yurisdiksi atas perairan tersebut. Klaim itu, sebut dia, telah sesuai dengan hukum internasional. Dalam pernyataan selanjutnya, ia kembali menegaskan bahwa China hanya mengakui kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna. Baca juga Polemik Natuna, Hikmahanto Sarankan Pemerintah Tempuh Diplomasi Pintu Belakang "Saya ingin menekankan bahwa China dan Indonesia tidak memiliki perselisihan mengenai kedaulatan wilayah. Kami memiliki klaim hak dan kepentingan maritim yang tumpang tindih di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan,” ucap Geng Shuang seperti dikutip dari laman resmi Kemenlu China. "Tiongkok China berharap Indonesia akan tetap tenang. Kami ingin menangani perbedaan kami dengan Indonesia dengan cara yang tepat dan menjunjung tinggi hubungan bilateral kami serta perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Faktanya, kami telah melakukan kontak satu sama lain mengenai masalah ini melalui saluran diplomatik,” imbuh dia. Hikmahanto menilai, sikap tersebut menunjukkan China tengah bersilat lidah dalam menyikapi persoalan ini. "Ini pintarnya China. Dia bicara kedaulatan, bukan hak berdaulat. Ini kayak pengacara, menjawab yang tidak perlu atau menjawab yang bukan pertanyaan. Karena kamu tidak pernah menjawab, maka kami mengatakan itu tidak pernah ada," ujar dia. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT KRI Karel Satsuitubun-356 kanan terlihat dari KRI Usman Harun-359 dibayangi Kapal Coast Guard China-5305 kiri saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu 11/1/2020. Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat kedaulatan dan hak berdaulat Hikmahanto menyatakan, persoalan hak berdaulat antara Indonesia dan China di wilayah perairan tersebut sulit untuk diselesaikan. Pasalnya, baik Indonesia maupun China, sama-sama tak mengakui klaim atas wilayah hak berdaulat masing-masing. Untuk diketahui, hak berdaulat Indonesia berada di dalam wilayah ZEEI. Wilayah ZEE ini meliputi kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia. Artinya, Indonesia berhak memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di wilayah ini. Baca juga Kemenlu Kapal Ikan Asing Sudah Pergi dari ZEE Indonesia Dalam menetapkan batas ZEE, Indonesia berpedoman pada hasil Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, yang pada saat yang sama China tidak mengakui hasil konvensi tersebut. "Dari sisi Pemerintah China, dia membuat garis yang namanya sembilan garis putus Nine-Dash Line," kata Hikmahanto. Nine-Dash Line, kata dia, dibuat sekitar tahun 1947 ketika Partai Kuomintang masih menguasai China. Dilansir dari BBC, Pemerintah China mengeluarkan peta kawasan Nine-Dash Line yang mencakup 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi perairan Laut China Selatan. Baca juga DPR Akan Undang Menlu, Menhan Hingga Panglima TNI Bahas Natuna Perlu dipahami bahwa Nine-Dash Line yang diklaim China, banyak bersinggungan dengan wilayah kedaulatan negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Sedangkan dengan Indonesia, Nine-Dash Line hanya bersinggungan dengan wilayah hak berdaulat atau itu berdasarkan atas traditional fishing ground yang turut menjadi dasar Pemerintah China dalam penyusunan Nine-Dash Line. Lantas apa bedanya antara wilayah kedaulatan dan hak berdaulat? Baca juga Soal Penanganan Konflik Natuna, Fadli Zon Prabowo Bukan Lembek, tapi Realistis ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Kapal Coast Guard China-4301 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu 11/1/2020 dini hari. Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat wilayah hak berdaulat merupakan kawasan yang berjarak hingga 200 mil dari pulau terluar Indonesia, maka wilayah berdaulat hanya mencapai kawasan berjarak 12 mil dari pulau terluar. Wilayah berdaulat ini umumnya dijaga oleh kapal milik TNI AL, sedangkan wilayah hak berdaulat dijaga oleh kapal coast guard. "Tapi kalau dengan Indonesia, Nine-Dash Line itu tidak bersinggungan dengan yang 12 mil itu, tapi bersinggungan dengan yang hak berdaulat kita yang 200 mil," ucapnya. Baca juga Pengamat Buat China, Persoalan Natuna Ini Kecil, Kita Sampai Harus Level Presiden yang Turun Tidak diakuinya wilayah hak berdaulat itulah yang kemudian juga membuat Pemerintah Indonesia hingga kini juga tidak pernah mengakui Nine-Dash Line China. Ketika ketegangan terjadi, Presiden Joko Widodo pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke Natuna pada 7 Januari lalu. Saat itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa, tidak ada satu pun wilayah kedaulatan Indonesia yang dilanggar oleh China. Hal itu diketahui Presiden setelah mengkonfirmasi kepada panglima, bupati hingga gubernur. "Jadi, apa yang diucapkan Presiden itu benar, karena kapal-kapal coast guard itu tidak masuk ke yang 12 mil itu. Mereka tidak masuk ke sana, itu benar," ucap Hikmahanto. Baca juga Lagi, 3 Kapal Perang Indonesia Usir Kapal China Keluar dari Natuna ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Kapal Coast Guard China-5302 memotong haluan KRI Usman Harun-359 pada jarak 60 yards sekitar 55 meter saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu 11/1/2020. Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat dikerjasamakan Meski Indonesia dapat mengeksploitasi seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE sebagai hak berdaulat, bukan berarti negara lain tidak bisa turut mengeksploitasinya. Hal itu dapat terjadi jika negara yang berbatasan saling mengakui wilayah hak kedaulatan masing-masing. Bahkan, Hikmahanto menambahkan, UNCLOS mengamanatkan adanya kerja sama dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat terutama bagi negara yang tidak memiliki kawasan pantai. Sehingga, negara tersebut juga dapat menikmati hasil alam kekayaan laut. Sejauh ini, satu-satunya traditional fishing zone di wilayah ZEE Indonesia yang dikerjasamakan dengan negara lain yakni hanya di Selat Malaka yaitu antara Indonesia dan Malaysia. Baca juga Guru Besar UI Sampai Kiamat, Persoalan Indonesia Vs China di Natuna Tak Akan Selesai Kini, yang jadi persoalan yaitu bagaimana menjaga wilayah hak kedaulatan Indonesia agar tidak dicuri kekayaan alamnya oleh kapal-kapal nelayan negara lain. Menurut Hikmahanto, ada tiga upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, Indonesia harus terus konsisten menolak klaim China atas Nine-Dash Line. Kedua, melakukan mobilisasi nelayan besar-besaran ke wilayah perairan Natuna. Bahkan, bila perlu pemerintah memberikan insentif kepada nelayan yang mau menangkap ikan di sana. Namun pada saat yang sama ekosistem serta keanekaragaman hayati di wilayah tersebut juga harus dapat dijaga. Baca juga Terkait Natuna, Luhut Emoh Dicap Lembek Ketiga, pada saat yang sama pemerintah harus memperkuat armada coast guard yang dimiliki. Salah satu kendala kapal coast guard milik Badan Keamanan Laut Bakamla maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP jarang beroperasi di wilayah hak kedaulatan karena tonase kapal milik mereka yang kecil. "Nelayan kita yang dari Natuna itu juga sering complain, 'Kami diusir oleh coast guard China, tapi kami tidak punya backup yang backing kita’. Sementara kapal nelayan China ketika hendak kita adili karena melawan hukum, nanti hadir coast guard China untuk merapat. Ini yang harus kita kuat-kuatan di situ, jadi patroli," ujarnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

^{Wilayah penduduk, pemerintah, dan kedaulatan merupakan - 7885576 rahma754 rahma754 15.10.2016 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan merupakan 2 Lihat jawaban Iklan Iklan Ronald164 Ronald164 Syarat syarat terbentuknya suatu negara syarat atau unsur? Unsur} Wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan merupakan? Syarat-syarat terjadinya Negara Hal-hal yang terpenting dalam suatu Negara Unsure-unsur suatu bangsa Karakter suatu Negara Unsure-unsur terbentuknya Negara Jawaban yang benar adalah C. Unsure-unsur suatu bangsa. Dilansir dari Ensiklopedia, wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan merupakan Unsure-unsur suatu bangsa. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Syarat-syarat terjadinya Negara adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Hal-hal yang terpenting dalam suatu Negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Unsure-unsur suatu bangsa adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban D. Karakter suatu Negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Unsure-unsur terbentuknya Negara adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Unsure-unsur suatu bangsa. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. . 37 445 413 361 166 78 94 446

wilayah penduduk pemerintah dan kedaulatan merupakan